INIBANTEN.COM – Pengamat sosial, AriSumarto Taslim, menilai efisiensi anggaran pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pemangkasan belanja, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya efisiensi anggaran sering kali diterjemahkan sebagai pengurangan biaya tanpa mempertimbangkan efektivitas program yang dijalankan.
“Pemangkasan anggaran yang tidak tepat bisa menghambat program strategis dan merugikan masyarakat,” ujarnya, Senin, 17 Februari 2025.
Ia mencontohkan sektor pendidikan dan kesehatan yang kerap terdampak kebijakan efisiensi. Jika dilakukan tanpa perencanaan matang, pemotongan anggaran di sektor ini dapat mengurangi kualitas layanan dan aksesibilitas bagi masyarakat.
“Bukan sekadar mengurangi pengeluaran, tapi memastikan setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermanfaat,” tambahnya.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan komitmennya untuk menerapkan efisiensi anggaran dalam APBN 2025, dengan fokus pada peningkatan kualitas belanja dan penghapusan program yang tidak produktif.
Namun, para ahli mengingatkan bahwa transparansi dan pengawasan tetap diperlukan agar efisiensi tidak justru berdampak negatif pada pelayanan publik.
