INIBANTEN.COM – Keberadaan tambang rakyat di Indonesia semakin menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dampaknya pada rantai pasokan minyak nasional. Hal ini diungkapkan Ucok Sky Khadafi dari Center for Budget Analysis (CBA) dalam diskusi publik “Sengkarut Illegal Drilling dan Ilegal Refiner” yang diadakan oleh komunitas “Suara Netijen +62” pada Kamis, 14 November 2024 di Muse, Kebayoran, Jakarta Selatan.
Selain Ucok, diskusi ini juga menghadirkan ekonom Prof. Anthony Budiawan dan Wawan Purnama dari Tipidter Mabes Polri, dengan moderator Iskandar Sitorus.
Ucok menyoroti bahwa tambang rakyat yang beroperasi tanpa izin dapat mengancam stabilitas distribusi minyak yang selama ini dikelola oleh Pertamina.
“Jika tambang rakyat semakin banyak, jalur distribusi resmi bisa terganggu, dan ini tentu berisiko bagi Pertamina sebagai pemasok minyak utama di Indonesia,” ujar Ucok. Ia menekankan pentingnya peraturan yang tegas untuk mengontrol dan menertibkan tambang rakyat demi menjaga kelancaran rantai pasok nasional.
Ucok juga menjelaskan bahwa penambangan ilegal, selain merugikan Pertamina, memberikan dampak negatif pada perekonomian nasional. Potensi penerimaan negara dari sektor minyak bisa menurun jika tambang rakyat semakin marak. Karena itu, ia mendukung adanya kebijakan yang memperketat pengawasan dan izin tambang agar praktik ilegal dapat diminimalkan.
Pandangan Ucok ini diperkuat oleh penjelasan Prof. Anthony Budiawan yang turut menjadi pembicara. Prof. Anthony mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 10.000 sumur tambang ilegal di Indonesia yang menghasilkan hingga 25.000 barel per hari. Hal ini setara dengan 5% dari total pendapatan sektor pertambangan nasional. Ia menyoroti perlunya dukungan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan pengusaha lokal agar sumber daya alam dapat digunakan sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Wawan Purnama dari Mabes Polri juga membagikan perspektifnya terkait kendala dalam mengawasi tambang ilegal yang berada di wilayah terpencil. Menurutnya, akses sulit dan keterbatasan informasi sering menghambat aparat dalam melakukan penindakan. Meski demikian, ia mengapresiasi peran masyarakat setempat yang aktif melaporkan aktivitas mencurigakan melalui bhabinkamtibmas.
Diskusi ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk menangani persoalan tambang ilegal. Dengan adanya aturan yang ketat dan kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan praktik tambang rakyat yang merugikan negara dan mengancam distribusi minyak nasional dapat ditekan secara signifikan.
