Inibanten.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan penyederhanaan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah menjadi 3 klasifikasi jabatan, yakni Klerek, Operator, dan Teknisi.
Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. Sementara teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.
Hal tersebut tertuang dalam aturan penyederhanaan Jabatan Pelaksana terbaru melalui PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Dari 3.414 kita rombak total menjadi 3 klasifikasi jabatan. Jadi akan lebih lincah dan tidak akan rumit lagi,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, di Jakarta, Jumat 27 Januari 2023. Dikutip dari situs resmi KemenPANRB.
Penyederhanaan itu dilakukan sebagai bentuk penyesuaian tata kelola jabatan untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis, lincah, dan profesional serta percepatan transformasi manajemen ASN.
Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Azwar Anas menguraikan, dari total 4 juta ASN terdapat 1.451.983 ASN jabatan pelaksana.
Azwar Anas mengatakan, pada prinsipnya Kementerian PANRB mendukung arah kebijakan atau pengusulan nomenklatur jabatan pelaksana yang bersifat umum dan tidak lagi spesifik berdasarkan kedudukan atau unit organisasi. “Konsep transformasi jabatan pelaksana ini adalah untuk menciptakan nomenklatur jabatan yang sifatnya dinamis,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam PermenPANRB Nomor 41/2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat 3.414 Jabatan Pelaksana yang dibagi ke dalam 40 urusan pemerintahan.
Azwar Anas mengungkapkan, pada aturan lama itu setiap nomenklatur jabatan dibagi berdasarkan kualifikasi pendidikan minimal, namun belum mempertimbangkan unsur kompetensi. Dengan adanya Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang ditetapkan berdasarkan syarat dan tugas jabatan sesuai kebutuhan organisasi pada aturan yang baru, menurutnya, transformasi manajemen SDM aparatur akan semakin dikedepankan.
“Penyederhanaan Nomenklatur Jabatan Pelaksana ini akan memudahkan gerak birokrasi, menjadi lebih agile, lebih adaptif terhadap dinamika zaman,” kata Azwar Anas. [*]
 telah melakukan penyederhanaan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintah menjadi 3 klasifikasi jabatan, yakni Klerek, Operator, dan Teknisi.){kind=link}